admin
Bogor – Aipbrnews
Di saat Pemerintah Kabupaten Bogor masih bergulat dengan persoalan gagal bayar dan defisit anggaran, arah kebijakan belanja daerah kembali menuai sorotan.
Sejumlah kegiatan yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi justru tetap diprioritaskan, salah satunya proyek penataan taman dengan nilai miliaran rupiah.
Berdasarkan data pada sistem SIRUP LKPP, tercatat paket pekerjaan Belanja Modal Taman (Penataan Lapangan Tegar Beriman) dengan pagu anggaran mencapai Rp11.161.988.000.
Proyek tersebut berada di bawah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan direncanakan melalui mekanisme tender pada tahun anggaran 2026.
Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menilai kebijakan ini mencerminkan ketidaksensitifan pemerintah daerah terhadap kondisi riil yang tengah dihadapi masyarakat.
“Ketika daerah mengalami gagal bayar dan defisit, seharusnya pemerintah fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, bukan justru memprioritaskan proyek yang bisa ditunda,” tegas Rizwan, Jumat (16/1).
Ia menambahkan, di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, ketimpangan ekonomi di Kabupaten Bogor masih sangat nyata.
Persoalan kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses ekonomi masih dirasakan oleh banyak warga, namun justru tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran.
“Kemiskinan masih merajalela, ketimpangan ekonomi masih besar. Tapi yang dipentingkan justru membangun taman. Ini logika perencanaan yang patut dipertanyakan,” ujarnya.
Menurut Rizwan, alokasi anggaran bernilai besar untuk proyek estetika di tengah keterbatasan fiskal berpotensi memperlebar jarak antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata masyarakat.
“Masyarakat butuh penguatan ekonomi, lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Bukan sekadar ruang hijau yang mahal, sementara perut rakyat masih lapar,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa defisit anggaran seharusnya menjadi momentum bagi Pemkab Bogor untuk melakukan pengetatan belanja, evaluasi prioritas program, serta menunda kegiatan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
NGO Kabupaten Bogor Bersatu mendesak Pemkab Bogor dan OPD terkait agar membuka secara transparan dasar penentuan skala prioritas anggaran, serta memastikan APBD benar-benar digunakan untuk mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan, bukan sekadar membiayai proyek yang bersifat simbolik. (Red/AIPBR)
