Orang Dekat Bupati Bogor, Kepala BKPSDM Yunita mustika Sari Harta nya Meroket Pesat

Bogor Kab – aipbrnews.com

Riswan Riswanto Ketua Umum Non Goverment Kabupaten Bogor Bersatu ( NGO KBB) Begitu mendengar kabar lonjakan harta Kepala BKPSDM kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri, saya kira Kabupaten kita sedang ikut kompetisi “Siapa Cepat Kaya dalam Semalam”. Ternyata bukan—ini hanya laporan LHKPN yang melesatnya lebih cepat dari harga cabai menjelang Lebaran.(Minggu, 22 feb 2026)

Yang lebih lucu kata Rizwan,semua pihak pura-pura kaget, padahal grafik kekayaannya sudah seperti jamur: muncul mendadak, tumbuh liar, dan baunya, Anda paham sendirilah, ujarnya.

Maka dari itu, saya mendesak, dan untuk tidak menjadikan laporan itu sekedar arsip penghuni rak, karena kalau begitu, rakyat Kabupaten Bogor tinggal menunggu bab berikutnya: “Lonjakan Jilid Dua.”

Menurutnya, Audit Investigatif Minimal Tanya, Maksimal Bongkar. APH seharusnya tidak perlu menunggu ilham turun dari langit. Lonjakan kekayaan yang fantastis itu sudah cukup sebagai pintu masuk emas untuk investigasi.

Silakan klarifikasi, verifikasi, atau kalau perlu, datangi rumahnya sekalian—cek apakah sumber kekayaannya dari usaha, warisan, bisnis sampingan, atau bisnis jabatan yang sering beredar seperti angin tak kasat mata.

Kalau pendapatan resminya bikin minimarket, tapi asetnya setara mall megah, ya jangan dibiarkan lewat seperti motor tanpa knalpot.

Publik Bukan Penonton Bisu. Masyarakat berhak tahu apakah lonjakan itu sahih, atau hanya hasil kreativitas memanfaatkan jabatan.

Kita capek melihat drama lama yang diputar ulang: “Jabatan dinaikkan, harta mengikuti.” Kalau memang ada dasar hukum yang jelas, tunjukkan. Kalau tidak ada, jangan salahkan publik kalau mulai curiga level tinggi.

LHKPN Itu Janji Integritas, Bukan Janji Kaya. LHKPN bukan buku tabungan. Itu janji integritas pejabat publik. Kalau APH diam saja, jangan salahkan masyarakat kalau menganggap sistem ini tidak lebih dari formalitas tahunan yang tak punya taring.

Kalau lonjakan mencurigakan dibiarkan, sama saja kita menggelar karpet merah untuk para oknum yang ingin memperkaya diri dengan modal stempel dan tanda tangan.

Saya menunggu langkah konkret dari KPK, Jangan biarkan dugaan publik berlama-lama seperti asap pembakaran sampah.

Supremasi hukum harus ditegakkan; jangan sampai Bumi Tegar Beriman berubah menjadi Bumi Tegar Bermain-main.

Kalau ada harta yang melesat fantastis, maka langkah pertama bukan mengarsip, tapi memeriksa, karena roket kekayaan itu tidak mungkin terbang tanpa bahan bakar pungkasnya.

( Tim NGO KBB)